Network
SuaraLamaholot.com-Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin secara khusus menyoroti maraknya PMI ilegal dan bakal memerintahkan stakeholder terkait untuk melakukan pengawasan secara ketat.
"Ya, sekarang ini 'kan yang pemerintah cegah adanya PMI yang ilegal melalui perdagangan orang. Oleh karena itu, Menkopolhukam termasuk kepolisian melakukan pengawasan yang ketat untuk menekan jangan sampai terjadi sehingga tidak terjadi korban," ucap Wapres RI Ma'ruf Amin sebagaimana dikutip suaralamaholot.com dari Antara, Kamis 8 Juni 2023.
Ma'ruf Amin menambahkan pemerintah akan mengarahkan daerah-daerah potensial terjadinya PMI ilegal secara khusus di daerah yang tingkat kemiskinannya (tinggi).
Baca Juga: NTT 'Dibaptis' sebagai Daerah Penyumbang TPPO Terbanyak, Polda NTT Nyatakan 'Perang'
"Oleh Karena itu, ini harus jadi perhatian, salah satunya selain di Jawa juga di NTT. Nah, ini akan kita coba untuk penurunan kemiskinannya itu kita prioritaskan," sebut Wapres.
Lebih lanjut dikatakannya, pemerintah juga akan terus membangun kordinasi kerja sama, agar tidak menerima pekerja non prosedural atau ilegal dari Indonesia.
Baca Juga: Lama Terbengkalai dan Tak Terurus, GOR Flotim Mulai Dibersihkan
"Itu yang harus dicegah. Kalau (PMI) yang legal 'kan bisa diawasi, tetapi biasanya korban-korban itu yang ilegal. Jadi, di samping kita cegah dari luar, dari dalam sendiri (pencegahan) perdagangan orang kita ketatkan di seluruh provinsi," pungkasnya.***
