Network
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kemenparekraf/Sekretaris Utama Baparekraf, Ni Wayan Giri Adnyani, menambahkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata menghadapi berbagai krisis mulai dari skala kecil hingga besar, baik disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam atau manusia.
"Namun faktanya, sektor parekraf nasional selalu mampu dalam menghadapi krisis tersebut. Bisa bangkit dan pulih lebih kuat dari kondisi krisis apapun. Tentunya ini berkat kerja sama yang solid dari seluruh pemangku kepentingan," kata Ni Wayan Giri.
Lebih lanjut, Staf Ahli Menteri Manajemen Krisis Kemenparekraf/Baparekraf, Fadjar Hutomo, menjelaskan bahwa krisis kepariwisataan dapat memberikan pengaruh negatif dan mengganggu kinerja ekosistem pariwisata. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran yang sama dalam menciptakan sinergi dari banyak pihak agar persepsi publik terhadap pariwisata Indonesia tetap positif.
"Tidak ada yang memiliki peran paling penting dalam sektor pariwisata. Sehingga tata laksana pemerintahan yang kolaboratif sangat diperlukan agar sinergi antar seluruh pemangku kepentingan sektor pariwisata bisa terealisasi," jelas Fadjar.
Baca Juga: Info BMKG: Wilayah NTT Berpotensi Angin Kencang 23-25 Juni 2024
Sementara itu, Plt. Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Labuan Bajo Flores, Frans Teguh, berharap seluruh peserta Forkomda Labuan Bajo-Flores bisa menyepakati langkah-langkah pengelolaan informasi ketika terjadi krisis kepariwisataan.
"Kami di badan otorita siap berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk menciptakan tata kelola komunikasi terkait dengan pariwisata Labuan Bajo Flores," ujar Frans.
Baca Juga: BPOM Kupang Bekali Masyarakat Lembata Tentang Obat dan Makanan Aman Dikonsumsi
Buku panduan komunikasi krisis sendiri dapat diakses melalui Siparnas dengan alamat laman https://sisparnas.kemenparekraf.go.id agar bisa dimanfaatkan baik oleh para pejabat daerah maupun masyarakat luas sebagai sarana edukasi mitigasi risiko yang berpotensi krisis.***
