SuaraLamaholot.com - Sebuah opini oleh Hamid Nasrudin Anas lulusan Universitas Muhammadiyah Kupang, Program Studi Ilmu Hukum, merupakan aktivis Kupang yang konsen bicara dan berjuang untuk kepentingan rakyat.
Putra pertama Ayahanda Nasrudin Anas ini lahir di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, pada tahun 1996, aktivis yang kerap disapa Bung Anas ini menghabiskan rekam jejaknya dalam gerakan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Kupang.
Lewat kritikan keritikannya bersama kawan- kawan gerakan yang lain di Lembata beberapa tahun lalu, Anas sempat dilaporkan Mantan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur.
Sebagai aktivis yang lahir di Lembata Anas punya kepedulian dan keprihatinan berlebih terhadap Daerah dengan julukan sembur paus ini.
Geoekonomi Lembata
Kabupaten Lembata sebagai daerah yang letak geografisnya berada ditengah bentangan pulau Flores dan bersebelahan dengan kabupaten Alor, tentu menjadikan Lembata sebagai titik temu perekonomian.
Arus perekonomian dari Jawa hingga Sulawesi beroperasi hampir tiap hari melewati jalur kapal besi hingga kapal kayu ke Lembata.
Baca Juga: KPU Flores Timur Buka Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
Sebagai kabupaten tujuan, Lembata memilik titik- titik destinasi wisata yang tersebar hampir dibeberapa kecamatan di Lembata.
Tantangan pertumbuhan ekonomi politik di Lembata masih terbilang didominasi oleh pemodal yang kapasistas jangkauan terhadap pasar komoditi, fakta bahwa pengelolaan infrastruktur oleh pemerintah hampir secara keseluruhan digarap oleh aktor-aktor pebisnis yang sama sejak dulu, ketersediaan sumber daya manusia dengan kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni dalam mengolah dan menjawab kebutuhan infrastruktur pemerintah terbilang tidak ada, kondisi ini memperkuat dominasi pemodal yang terus melebarkan kekuatan bisnis hingga ke pengusaha mikro.
Kemiskinan di Lembata
Salah satu permasalahan yang selalu relevan dan kekinian hampir di beberapa negara adalah masalah kemiskinan. Problem kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan.
Kalau dibongkar lebih jauh tentu banyak yang menjadi penyebab kemiskinan dari berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kompleksnya masalah kemiskinan ini membuatnya terus menjadi masalah fenomenal sekaligus fundamental di belahan dunia, termasuk Indonesia didalamnya yang masih tertatih-tatih dengan status negara berkembang.
Baca Juga: KPU Flores Timur Buka Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
Secara umum, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Terjadinya kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya.
Lebih lanjut standar kehidupan atau kebutuhan minimal itu juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya.
Sekali lagi kemiskinan mutlak menjadi tolak ukur kesejahteraan, dengan rumus sederhana semakin berkurangnya penduduk miskin melambangkan meningkatnya kesejahteraan dan sebaliknya bertambahnya penduduk miskin menjadi warning bagi menurunnya kesejahteraan.
Hal ini dapat dipahami karena secara konseptual penduduk miskin merupakan penduduk dengan pendapatan rendah sehingga
tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak.
Pendidikan di Lembata
Bagian pertama, Penduduk merupakan modal dasar pembangunan sebuah negara kendati sebagai pelaku utama sekaligus pengguna dari hasil - hasil pembangunan pemerintah.
Namun jumlah penduduk yang tidak seimbang, dalam arti komposisi penduduk yang didominasi umur muda dan distribusi penduduk antar wilayah tidak merata maka akan menjadi beban pembangunan.
Jumlah penduduk yang tinggi akan mendatangkan berbagai masalah sosial-ekonomi manakala tidak diimbangi dengan distribusi kesejahteraan yang memadai.
Selain itu angka penduduk akan menjadi aset pembangunan kalau memiliki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai serta laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan serta direncanakan.
Pendidikan sebagai modal dasar kemajuan suatu bangsa, pendidikan sebagai salah satu cara untuk mencerdaskan hingga mewujudkan peradaban bangsa yang bermatabat.
Dalam teori pendidikan kita temukan pandangan seperti Plato misalkan melihat pendidikan itu sesuatu yang dapat membantu perkembangan individu dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang dapat memungkinkan tercapainya sebuah kesempurnaan.
Menurut Plato pendidikan direncanakan dan di-program menjadi tiga tahap dengan tingkat usia, tahap pertama adalah pendidikan yang diberikan kepada murid hingga sampai dua puluh tahun, dan tahap kedua, dari usia dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun, sedangkan tahap ketiga, dari tiga puluh tahun sampai usia empat puluh tahun.
Abstaraksi
Upaya memisahkan Pemilihan kepala daerah dari isu ekonomi, kemiskinan dan pendidikan.
Metode semacam ini mungkin terbaca prakmatis, tetapi kita mesti secara masuk akal meletakkan porsi mempercakapkan problem dan porsi tarung figur yang konotasinya sangat politis.
Kenapa demikian? Saya coba menawarkan satu metode yang mungkin saja dianggap dungu oleh mayoritas kalangan yang mungkin saja terbiasa dengan menonton dan mempertontonkan citra dengan alibi pemaparan konsep gagasan, alih-alih membaca permasalahan.
Lebih awal pemilihan kepala daerah mesti diletakkan secara terpisah sebagai suatu praktik politisi-politisi dalam pertarungan merebut kemenangan atau memenangkan kursi bupati atau kepala daerah.
Sedangkan permasalahan didalam ruang lingkup kedaerahan atau lingkup administrasi kabupaten kota mesti dibicarakan terpisah, jika tidak dipisahkan pembacaan problem akan diambil alih oleh politisi demam panggung yang siap melahapnya dengan “gigi retorika dan airliur citra”.
Istilah ini coba saya pakai dalam upaya membongkar perilaku citra para politis. Sebagai metafor Marx misalkan menggunakan metode umum tesis sebagai titik tolak atau dalam fisika gaya reaksi yang dijelaskan secara kuantitatif oleh hukum ketiga Newton.
Ketika suatu sistem mengeluarkan atau mengakselerasi massa ke satu arah, maka massa akselerasi akan menghasilkan gaya dengan ukuran yang sama besarnya tetapi dari arah yang berlawanan pada sistem tersebut.
Lebih jauh didalam perundang-undangan pemilihan umum tidak ada kewajiban yang mengikat setiap bakal calon atau calon bupati wakil bupati, artinya tidak ada satu standardisasi oleh regulasi yang mewajibkan calon bupati atau wakil bupati memaparkan persoalan lalu menjawab persoalan dengan retorika atau tulisan yang dipertajam sedemikian rupa agar terlihat paham masalah dan mengerti solusinya.
Sesuai dengan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
Peraturan paling dasar ini menjelaskan ke kita bahwa tidak ada satu posisi yang wajib oleh calon bupati memberi pandangan persoalan dan menjawab persoalan didalam satu kemasan retorika.
Kalau kita pake tafsir undang undang pemilu Kampanye pemilu yang disebut Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, atau citra diri Peserta Pemilu.
Poinnya untuk meyakinkan pemilih, sederhana bawah ini kepentingan citra diri politis yang ikut serta dalam kepesertaan pemilu, sehingga bisa saja dibuat buta atau bahkan bisa saja di lebih-lebihkan.
Saya coba mengajukan metode yang ditawarkan Marx diatas ( tesis ) titik tolak, Ketika suatu kebisaan menghegemoni massa ke satu arah, dengan menggabungkan pemilihan kepala daerah dan kualitas membaca dan menjawab problem, maka tulisan ini memberi kita satu pandangan sederhana bahwa massa akselerasi atau massa pemilih akan menolaknya sebagai suatu kejujuran dan keterus terangan, lebih jauh massa pemilih akan terpusat dengan upaya citra politis dan meninggalkan subtansi kulitas kepemimpinannya.
Kesimpulan
Didalam musim Pilkada Kabupaten Lembata akhir-akhir ini, wahana politik Lembata memasuki babak pertama perhelatan pemilihan kepala daerah ( pemilihan bupati dan wakil bupati ), sebab pandangan ini muncul dari kalangan anak muda, pergulatan isu, pemaparan figur hingga kongsi dan tukar tamba koalisi partai mewarnai atmosfer politik Lembata.
Saya sengaja lebih awal memaparkan persoalan yang khas dan masih relefan dibahas hingga hari hari ini, sebagai suatu fakta bahwa untuk membaca problem tidak mesti hanya poltisi atau calon bupati yang hendak masuk ke tarung bebas pemilihan kepala daerah. Begitupun keadaannya bahwa rakyat ilmiah hingga rakyat kelas pendidikan terbatas pun mampu mencelotehkan persoalan.
Maksud saya bukan berarti setiap politisi tidak mesti bernarasi, atau memaparkan kualitas pengetahuannya terhadap persoalan dan sekompleks solusinya. Tetapi sekali lagi tulisan ini dimaksudkan untuk menyadarkan rakyat agar tidak lebih cepat menaruh harapan pada mereka yang cakap dalam retorika, atau dengan opsi melihat dari sisi rekam jejak public figure.***