Suaralamaholot.com - Sekda Flores Timur, Petrus Pedo Maran kembali "berulah" akan meninggalkan ruang sidang karena tiga sikap yang ditegaskannya sejak kemarin di hadapan DPRD sebagai bagian dari keputusan pemerintah tidak diakomodir oleh lembaga DPRD.
Ia malah bersikukuh mempertahankan kembali tiga sikapnya itu di depan forum yang sama, saat rapat Pembahasan Perda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 di Gedung Bale Gelekat Lewotanah, Rabu 23 Agustus 2023 siang.
Buntutnya, Sekda mohon ijin meninggalkan ruang sidang dengan alasan yang sama, padahal sejak kemarin sidang diskorsing berulang kali hanya menunggu kelunakan hati Sekda Flores Timur, yang mewakili Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna membahas 10 OPD yang terlewatkan.
"Sikap pemerintah sudah kami sampaikan pada paripurna kemarin, dan pasti hingga saat ini. Nah, pada titik ini, pandangan pemerintah masih terdapat perbedaan yang sangat substantif terkait tiga hal yang kami sampaikan kemarin," ujarnya.
Karena tidak ada titik temu secara kelembagaan, baik DPRD dan lembaga pemerintah, kata Sekda Petrus, ia akan meninggalkan ruang sidang.
"Sekali lagi saya mohon ijin, karena tidak ada kesepakatan apa yang disampaikan kemarin maka kami mohon ijin meninggalkan forum ini," tegas Sekda Flotim tanpa beban.
Sontak pernyataan Sekda Flores Timur itu seakan mendidihkan ruang sidang yang baru dimulai begitu adem dan alot.
Politisi PAN, Rofin Kabelen langsung menanggapi pernyataan Sekda yang ingin berpaling dari ruang sidang karena tiga pokok persoalan yang dibeberkannya tidak ditanggapi serius oleh penghuni Bale Gelekat Lewotanah.
"Saya berpikir bahwa dinamika kita selama dua hari sampai tadi malam. Bagi saya apapun perbedaan cara pandang, maka kemudian itu sudah diputuskan oleh pimpinan, maka kemudian menjadi keputusan bersama," ujar Rofin Kabelen, lugas dan tegas!
"Pak Sekda, poin-poin mana saja yang menjadi soal sehingga pak Sekda meminta untuk meninggalkan ruang paripurna. Bagi saya semua sudah tuntas, dan hari ini kita lanjutkan pembahasan soal OPD, dan ini OPD kesepuluh. Tapi jika ada pikiran-pikiran, saya pak sekda merasionalkan dulu apa-apa yang menjadi soal yang mesti kita luruskan," cerca Rofin kasar dihadapan Anggota DPRD, sejumlah OPD dan puluhan tenaga kontrak yang turut hadir menyaksikan nasib mereka.
Tak pelak, dari sisi Kiri, Politisi Nasdem, Yono Tobi buka suara. Kali ini tensi bicaranya teratur, pelan dan terukur.
"Ketika saya menyatakan di luar keputusan, dan saya berada di ruangan itu tidak membatalkan persidangan. Apa yang mengganjal. Saya minta dengan rendah hati, bahwa kita semua berkeinginan menyelesaikan pembahasan ini tepat pada waktunya," ujar Yono.
Yono bilang, forum harus mempertahankan palu kemarin. Palu itu bukan palu satu orang tapi palu bersama.
Demikian pula, suara vokal Anggota DPRD Flores Timur lain, Hasan Basri. Hasan bertanya-tanya mengapa persoalan muncul pada hari Senin baru dipersoalkan pada hari Selasa.
"Kenapa persoalan itu tidak dibicarakan hari Senin, kenapa di hari Selasa. Artinya sebelum palu ditetapkan, kita harus menyanggah dan membicarakan itu," pungkasnya.
Ia menduga ulah sekda Flotim ini semacam dibungkus itikad atau rencana yang kurang baik dalam proses penuntasan pembahasan APBD Perubahan.
"Kalau kita punya niat baik untuk Lewotanah, terhadap Flores Timur, saya kira tidak ada soal," imbuhnya.
Serangan anggota DPRD pun semakin tak terbendung. Philipus Sanga Golen lantas meminta penjelasan Sekda yang memohon meninggalkan tempat dalam konteks sebagai seorang pribadi atau sebagai penjabat Sekda.
"Ini macam suatu hal yang menakutkan atau apa iya, kalau kita mengakomodir teko dengan dana 2 Miliar lebih itu seolah-olah Flores Timur itu bangrut. Atau karena pandangan kita masih berselisih soal regulasi," tukasnya.
"Saya rasa aneh seorang penjabat Sekda yang membawahi semua pemerintah di Kabupaten Flores Timur dengan mudah meninggalkan ruangan seolah-olah tidak punya rasa tanggung jawab," timpalnya menambahkan.
Baca Juga: Polsek Lobalain Tanam 100 Bibit Pohon Pakai Metode Irigasi Tetes
Selain itu, Politisi berlambang pohon beringin Ignas Uran juga angkat bicara. Ia mengatakan, berhadapan dengan sikap pemerintah daerah yang demikian, ia berharap anggota DPRD tidak terpengaruh oleh sikap pemerintah.
"Ini bukan ruangnya untuk kita meninjau kembali sebuah keputusan, setelah berbagi perspektif pandang terkait tenaga kontrak daerah," terjangnya.
Anggota DPRD lain, Vicky Betan malah melihat Lembaga DPRD Flores Timur terlalu cair dan fleksibel. Ia bilang, Pak Sekda datang dengan sikap yang sama, padahal palu sudah diketuk.
Politisi muda dari partai moncong putih ini melihat ada kesan sudah tiga hari ini seolah DPRD membujuk-bujuk pemerintah. Ia malah meminta tentatib guna menghadirkan penjabat Sekda selaku TAPD ini mewakili penjabat Bupati.
"Tanpa perlu melihat interpelasi, kita menghadirkan penjabat Bupati sehingga kita tahu apa alasan sehingga tampilan TAPD masih seperti ini. Mari kita hadirkan Penjabat Bupati di Forum Paripurna pembahasan APBD perubahan," gilasnya lagi, dan lagi.
Baca Juga: Ternyata Begini Tips Cek Kualitas Udara Tanpa Menggunakan Alat Menurut Pakar Paru
Dugaan Ada Skenario Terselubung
Muhammad Mahlin, Anggota DPRD yang selalu vokal ini menduga ada skenario terselubung yang dibuat oleh pemerintah.
"Apa skenario itu? Membelenggu keberadaan lembaga dan kemudian nanti R-APBD ini mungkin saja pakai Perkada," ujar Mahlin sambil melepaskan kaca matanya.
"Pak, teman-teman teko ini pak, setiap hari ada di sini hanya menunggu nasib mereka. Dari tadi mereka datang, siang kita makan siang saya tidak tahu mereka terdampar di pinggir-pinggir, tidak tahu mereka makan apa. Ya Allah," imbuh Mahlin membuka hati pemerintah yang diwakili TAPD.
Pernyataan Mahlin menggetarkan hati sejumlah tenaga kontrak dibarisan paling atas. Meski terdengar pelan, dua tenaga kontrak perempuan terisak-isak, mereka meneteskan air mata memikirkan nasib mereka yang seakan terkatung-katung.
Sementara itu, anggota DPRD lain, Sudir berharap pada forum ini dihadirkan juga Penjabat Bupati untuk mengetahui persoalan lebih jauh.
"Pak, seolah-olah kita dibolak-balik," dengungnya.
Tidak Layak Jadi Sekda
Muhidin Demon Sabon yang sejak kemarin tidak menghadiri rapat karena sakit, hari ini hari ini meminta kaban dan bagian kepegawaian untuk bentuk pansel sebab menurut dia, Sekda Flotim yang sekarang tidak pas.
"Saya ingin menyampaikan bahwa di Jakarta orang minum mabuk hari ini tapi tidak mabuk, tiga hari kemudian baru dia mabuk. Ini seperti yang baru kita alami. Saya menyatakan sebuah keputusan sudah sah, tapi pak sekda mengatakan sebuah keputusan di luar dari itu, saya menyatakan pak kaban dan bagian kepegawaian, saya bilang pansel tidak pas jadi seorang sekda," ujar Muhidin.
Mendengar pernyataan itu, seakan membangkitkan suara Sekda Flores Timur, Petrus Pedo Maran. Ia meminta pimpinan DPRD agar diberi waktu bicara.
"Ijin pimpinan, ijin pimpinan," ujar Sekda.
"Eh,,,tunggu dulu...ha...," Ujar Muhidin dengan nada kasar dan menggelegar.
Duel argumentasi pun tak terelakan. Kedua pihak saling menyela satu sama lain, namun pada akhirnya, pimpinan DPRD, Robert Kereta meminta Sekda untuk membeberkan beberapa alasan terkait pertanyaan anggota dewan.
Sekda Petrus Pedo Maran lalu menjelaskan poisisi Tenaga kontrak.
"Saya menjelaskan juga posisi yang sama. PMK 211-212. Terjadi perbedaan persepsi. Kita menghormati pandangan yang disampaikan oleh DPRD. Lembaga DPRD juga sudah memahami sikap dan pandangan pemerintah soal teko. Apa yang disampaikan oleh pak Muhidin saya hargai," kata Sekda alot.
Ia menyatakan, pada poin ketiga soal tenaga kontrak (teko), ketika Surat Menpan 2022 dengan konsekuensi sanksi, maka pada poin 6 kewajiban pemerintah menghindarkan semua pihak dari konsekuensi sanksi, dan itu dimulai dari perencanaan.
"Jadi tidak ada kita anggarkan dulu. Niat kami supaya semua pihak tidak berdampak pada konsekuensi kesalahan," jelas Sekda Flotim, adem.
Atas dasar itu, Ignas Uran menyela. Ia mempertanyakan konsistensi Pemda Flotim terkait 819 teko.
"Kita tidak hanya konsisten dalam pernyataan tapi konsisten dalam praksis. Per Agustus, 800 teko masih di luar, 19 dipanggil kembali kerja, kalau kita konsisten dalam aturan karena kondisi anggaran maka itu untuk semua, bukan ada diskriminasi atau spesifikasi kewenangan. Saya sepakat bapa, bapa bilang konsisten, tapi konsisten dalam sikap bukan konsisten dalam praksis," cerca Ignas, panas.
Ignas mengatakan, apa yang ia bicarakan adalah fakta. Dan ia tidak pernah berbicara hanya untuk menjelekkan pemerintah.
"Pak Sekda silakan meninggalkan tempat ini sebagai bentuk kekecewaan pribadi atas akumulasi pendapat dan cara berpendapat," beber Ignas, keras.
Penyataan Ignas Uran seolah menampar Sekda Flotim, ia lantas meminta ijin pimpinan DPRD untuk bicara.
"Ijin pimpinan, saya hanya meminta, (ini) tidak sikap pribadi. Itu saja pak," kata Sekda dengan wajah memerah.
Ignas langsung memotong, bahwa dirinya menerjemahkan sikap pak sekda, karena dua keputusan yang terjadi terus terjadi dinamika. Pernyataan-pernyataan Ignas seakan bikin panas Sekda Flotim, ia lantas meminta kesempatan berbicara dua kali, tapi tidak belum diberi kesempatan oleh pimpinan DPRD.
Sekda Flotim pun memohon ijin meninggalkan ruang sidang. Ia berbalik arah dan berjalan lalu. Di luar gedung Bale Gelekat, tampak Mobil Pol-PP, Kadis Kominfo, Humas dan sejumlah aparat penegak hukum lainnya.
Wartawan menyusup guna meminta keterangan, namun Sekda Flotim sudah bergegas pulang bersama bis yang ditumpanginya. Alhasil, sidang diskorsing lagi, dan lagi!**