Network
Muhidin Demon Sabon yang sejak kemarin tidak menghadiri rapat karena sakit, hari ini hari ini meminta kaban dan bagian kepegawaian untuk bentuk pansel sebab menurut dia, Sekda Flotim yang sekarang tidak pas.
"Saya ingin menyampaikan bahwa di Jakarta orang minum mabuk hari ini tapi tidak mabuk, tiga hari kemudian baru dia mabuk. Ini seperti yang baru kita alami. Saya menyatakan sebuah keputusan sudah sah, tapi pak sekda mengatakan sebuah keputusan di luar dari itu, saya menyatakan pak kaban dan bagian kepegawaian, saya bilang pansel tidak pas jadi seorang sekda," ujar Muhidin.
Mendengar pernyataan itu, seakan membangkitkan suara Sekda Flores Timur, Petrus Pedo Maran. Ia meminta pimpinan DPRD agar diberi waktu bicara.
"Ijin pimpinan, ijin pimpinan," ujar Sekda.
"Eh,,,tunggu dulu...ha...," Ujar Muhidin dengan nada kasar dan menggelegar.
Duel argumentasi pun tak terelakan. Kedua pihak saling menyela satu sama lain, namun pada akhirnya, pimpinan DPRD, Robert Kereta meminta Sekda untuk membeberkan beberapa alasan terkait pertanyaan anggota dewan.
Sekda Petrus Pedo Maran lalu menjelaskan poisisi Tenaga kontrak.
"Saya menjelaskan juga posisi yang sama. PMK 211-212. Terjadi perbedaan persepsi. Kita menghormati pandangan yang disampaikan oleh DPRD. Lembaga DPRD juga sudah memahami sikap dan pandangan pemerintah soal teko. Apa yang disampaikan oleh pak Muhidin saya hargai," kata Sekda alot.
Ia menyatakan, pada poin ketiga soal tenaga kontrak (teko), ketika Surat Menpan 2022 dengan konsekuensi sanksi, maka pada poin 6 kewajiban pemerintah menghindarkan semua pihak dari konsekuensi sanksi, dan itu dimulai dari perencanaan.
"Jadi tidak ada kita anggarkan dulu. Niat kami supaya semua pihak tidak berdampak pada konsekuensi kesalahan," jelas Sekda Flotim, adem.
