Soroti TPPO, Gabriel Goa : Pemprov NTT Kurang Prioritas

- 1 Mei 2024, 08:17 WIB
Direktur Jendral Kementerian Hukum dan Ham, Silmy Karim menilai dengan adanya program Desa Binaan Imigrasi bisa menekan maraknya angka kematian dan korban dari kasus TPPO.
Direktur Jendral Kementerian Hukum dan Ham, Silmy Karim menilai dengan adanya program Desa Binaan Imigrasi bisa menekan maraknya angka kematian dan korban dari kasus TPPO. /Facebook/

 

 

 

SuaraLamaholot.com - Pelaku perekrut korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di NTT disinyalir merupakan keluarga sendiri. Mirisnya, kendati pun fenomena itu marak terjadi di "Bumi Nusa Terindah Toleransi" julukan Provinsi NTT, namun pemerintah yang sekarang dinilai  kurang  memprioritaskan penanganan  TPPO  secara ekstra ordinary di NTT.

Ketua Koalisi Lawan Kejahatan Terorganisir dan Perdagangan Orang ( the Coalition) dan juga direktur eksekutif women working group (WWG),  Nukila Evanty menerangkan berdasarkan data Pemerintah Provinsi (Pemrov) NTT, sebanyak  185 orang dengan rincian perempuan 39 orang dan laki -laki 146 orang (ada 20 kategori anak-anak & 120 orang kategori dewasa)  telah menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada 2023.

Lebih lanjut dikatakannya, data kasus yang ditangani BP3MI NTT, sejak tahun 2017 - 2022 atau sebanyak 2.689 kasus pekerja migran  NTT.

Baca Juga: 2 WNA dan 8 WNI Dievakuasi Tim SAR Gabungan ke Kupang-NTT Pasca Kapal Terbakar di Laut Banda

 

Meski begitu,  hanya 120 pekerja migran atau 4,46% saja yang berproses dan bekerja sesuai ketentuan yang berlaku. 

Halaman:

Editor: Vinsensius P. Huler


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah