Network
SuaraLamaholot – Tahun ini, Indonesia akan mengalami masa transisi pergantian kepemimpinan. Sejumlah kebijakan dipastikan akan turut berganti.
Walaupun begitu, Komisi VIII DPR berkomitmen akan terus mengawal sekaligus memastikan anggaran pendidikan tahun 2025 yang dikelola Kementerian Agama tidak dialihkan, apalagi untuk implementasi program makan siang gratis.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI My Esti Wijayati membuka agenda Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa 11 Juni 2024.
Baca Juga: ALISHTER Gelar Pelatihan Penggunaan Pestisida Aman dan Nyaman Bagi Petani Kabupaten Belu
Menurutnya, anggaran tersebut memang seharusnya digunakan penuh untuk memperbaiki kualitas dan infrastruktur pendidikan.
"Harapan saya, anggaran pendidikan (yang dikelola Kemenag) tidak dikurangi untuk (program) makan siang gratis. Kami memilih sikap ini supaya dunia pendidikan kita memperoleh anggaran yang memadai," ujar Esti dalam agenda tersebut.
Diketahui, anggaran pendidikan untuk 2025 dialokasikan sebesar Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun, lebih tinggi dari anggaran tahun 2024 sebesar Rp665,02 triliun.
Baca Juga: Selingkuh Hingga Punya Anak, 2 Guru ASN di NTT Terancam Dipecat
Angka-angka tersebut telah tercantum dalam Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2025.
Usai terbitnya dokumen tersebut, Pemerintah Indonesia sebagai pihak eksekutif dan DPR RI sebagai pihak legislatif sedang membahas untuk menyusun RAPBN 2025.
Baca Juga: Universitas Timor Gelar Wisuda Ke-29, Luluskan 708 Mahasiswa
Sebab itu, Esti mendorong agar Kemenag memberikan data-data valid dan lugas kepada Komisi VIII DPR RI.
Data ini, menurutnya, akan membantu Komisi VIII DPR RI mempertahankan argumentasi supaya anggaran pendidikan tahun 2025 yang dikelola oleh Kemenag tidak dialihkan atau dikurangi.
Baca Juga: PLN Ekspose Rencana Pembangunan PLTP Atadei di Lembata
Dirinya pun juga meminta masukan dari stakeholder pendidikan agama untuk menentukan prioritas kerja pendidikan ke depannya.
Baca Juga: Pj Bupati Lembata Minta PLN Sosialisasi Mendalam Dampak Proyek PLTP Atadei
"Kami datang ke sini juga ingin mendapatkan masukan supaya kami bisa membawa catatan untuk dibahas pada rapat Badan Anggaran DPR RI nanti bersama pemerintah. Kami harap bisa menghembuskan nafas harapan baru, khususnya untuk pendidikan agama di Indonesia," lugas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.***
