Network
SuaraLamaholot.com- Sebanyak empat (4) kabupaten di NTT telah membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Masing-masing kabupaten itu, yakni Kota Kupang, Belu, Ngada, dan Lembata. Kendati demikian, baru Kabupaten Belu dan Ngada yang telah menjalankan layanan publik dalam MPP tersebut.
"Kota Kupang baru uji coba dan sedang dalam proses membangun gedung. sedangkan MPP Lembata akan dioperasionalkan pada tahun 2024," ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton, Rabu 18 Oktober 2023 di Kupang.
Lebih lanjut diterangkannya, keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 tahun 2021 tentang Juknis Penyelenggaraan MPP, yang menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik di daerahnya.
Baca Juga: Tarif Tiket Pesawat Melambung, Masyarakat NTT Mengeluh, dan Penjabat Gubernur NTT Respon
Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada satu tempat.
Tujuan dari MPP, kata dia, yakni mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, serta memberikan kemudahan berusaha.
Ia menambahkan Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) berharap keberadaan Mal Pelayanan Publik pada empat kabupaten di NTT dapat mempermudah pelayanan baik perizinan maupun non-perizinan kepada masyarakat.
