Network
SuaraLamaholot.com- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT mengandeng Pemerintah Kabupaten Flores Timur melaksanakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023 Tingkat Kabupaten Flores Timur. Kegiatan yang dihelat di Aula Hotel Gelekat Nara, Jumat 3 November 2023 ini dihadiri Penjabat Bupati Flores Timur Drs. Doris Alexander Rihi,M.Si; Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng; Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Rizal Suhaili, Ak., M.M; Penjabat Sekda Flotim Drs.Petrus Pedo Maran,SE.M.Si; Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Flotim Abdur Razak Jakra, SH; Perwakilan KPPN Larantuka; Anggota DPRD Fraksi Golkar Kabupaten Flores Timur Komisi A Fraksi Golkar, Yoseph Sani Betan, ST; Kadis PMD Flotim Paulus Petala Kaha, M.Si; Pimpinan OPD Lingkup Setda Flotim; para camat dan para kepala se-Kabupaten Flotim.
Dari data yang diterima suaralamaholot.com, workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023 Tingkat Kabupaten Flores Timur yang digelar dengan mengusung tema "Meningkatkan Produktivitas Transformasi Ekonomi Desa Yang Berkelanjutan" bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program penggunaan pengelola Keuangan dan Pembangunan Desa yang telah di capai, baik yang sudah dilaksanakan,sedang dan yang akan di laksanakan untuk kesejataraan masyatakat Desa, dengan melibatkan pemerintah Kecamatan dan Aparat Desa.
Penjabat Bupati Flores Timur, Drs. Doris Alexander Rihi dalam sambutannya mengatakan segala upaya hari ini tentu menjadi bermanfaat bagi pembangunan daerah dan masyarakat Flores Timur
Baca Juga: MENEMBUS WOKA
Seperti yang kita pahami bersama, kata dia, bahwa siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Namun demikian, ujarnya, sering ditemukan di masyarakat terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dilatarbelakangi oleh terbatasnya pengetahuan para aparat desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa itu sendiri.
Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa tentunya menjadi upaya bersama untuk peningkatan kualitas hidup demi kesejahteraan masyarakat desa.
