Network
SuaraLamaholot.com - Setelah sebelumnya Kades Kalike Aimatan lolos dari jeratan pidana Pemilu, terkini orang nomor satu di Desa Kalike Aimatan, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur itu juga berpotensi lolos dari sanksi administrasi. Lolosnya Kades Kalike Aimatan dari sanksi pidana lantaran Gakkumdu Flores Timur menyatakan dihentikannya penyidikan lantaran tidak terpenuhinya unsur pada Pasal 490 UU 7 Tahun 2017. Sementara, di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 29 mengatur tentang sejumlah larangan bagi Kepala Desa.
"UU NO 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 29 mengatur tentang sejumlah larangan bagi Kepala Desa. Satu di antaranya adalah Kepala Desa dilarang ikut serta dan / atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan / atau Pemilihan Kepala Daerah. Jika merujuk pada ketentuan ini, maka baik masa kampanye maupun masa tenang seorang Kades dilarang ikut serta dan / atau terlibat dalam kampanye. Kades yang melanggar ketentuan ini dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau tertulis dan apabila tidak diindahkan maka dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian permanen," demikian diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Flores Timur, Paulus Petala Kaha kepada suaralamaholot.com, Jumat 12 April 2024 via layanan whatsApp.
Meski begitu, ujarnya, Gakkumdu Flores Timur telah menghentikan penyidikan.
"Itu ranahnya Gakumdu sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh UU untuk memproses masalah pelanggaran Pemilu. Soal salah tidaknya putusan Gakkumdu mengeluarkan SP3 biarkan publik yang menilai,"katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, kasus ini masuk dalam katagori dugaan pelanggaran Pemilu. Rana penanganannya oleh UU Pemilu diserahkan kepada Bawaslu untuk diproses.
