Network
SuaraLamaholot.com - Ombudsman RI bersama Pemerintah Kabupaten Alor menggelar rapat bersama terkait percepatan pembangunan Kabupaten Alor sebagai daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T). Rapat dibuka dengan penyampaian beberapa pandangan Bappenas RI terkait bagaimana mengawasi dan melakukan Perbaikan Penyelenggaraan Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal dan Bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T).
Kegiatan itu, berlangsung di ruang rapat Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT pada Rabu 24 April 2024 sekira Pukul 9.00 – 13.00 WITA. Diketahui hadir dalam rapat tersebut di Antaranya Pemerintah Kabupaten Alor diwakili Asisten I Setda Alor Mohammad Ridwan Nampira, Kepala Bappelitbangda Melkisedek Bely, Kabag Organisasi dan Kabag Pemerintahan.
Baca Juga: Ombudsman NTT Soroti Pihak Pelabuhan Tenau Kupang, Akibat Taxi Online Dilarang Masuk, Ada Apa?
Selain itu turut hadir Andy Setyo Pambudi, Ketua Tim Koordinasi Pembangunan Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas RI, dan Heru Kriswahyu dari Ombudsman RI bersama tim kantor Ombudsman Perwakilan NTT.
Rapat dimulai dengan penyampaian beberapa pandangan Bappenas RI terkait bagaimana mengawasi dan melakukan Perbaikan Penyelenggaraan Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal dan Bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T).
Baca Juga: Jadwal KM Umsini Terbaru Mei 2024 Lengkap: Memulai Rute Kupang ke Lewoleba
Selanjutnya Kepala Bappelitbangda Melkisedek Bely mewakili tim Pemerintah Kabupaten Alor menyampaikan pandangan, data dan informasi terkait kondisi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten Alor.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, Kabupaten Alor termasuk kabupaten tertinggal bersama 12 kabupaten lainnya di NTT.
Baca Juga: NTT Terancam Gagal Nikmati Bonus Demografi pada 2045, Ternyata Ini Penyebabnya
Penetapan suatu daerah sebagai daerah tertinggal didasarkan pada enam kriteria yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.
Selain enam kriteria tersebut, dapat pula dipertimbangkan karakteristik daerah tertentu. Kabupaten Alor dipilih sebagai kabupaten yang diintervensi agar indeks SPM mengalami peningkatan dari waktu ke waktu oleh karena beberapa alasan yakni, Kabupaten Alor merupakan salah satu dari 14 (empat belas) kabupaten tertinggal yang masuk dalam program STRANAS-PPDT dan merupakan salah satu dari 3 (tiga) kabupaten di NTT yang dari sisi geografis berbatasan langsung dengan Timor Leste bersama Kabupaten Belu dan Malaka.
Baca Juga: NTT Terancam Gagal Nikmati Bonus Demografi pada 2045, Ternyata Ini Penyebabnya
Rapat tersebut menghasilkan beberapa komitmen bersama, yang pertama; komitmen Pemerintah Kabupaten Alor untuk menaikkan peringkat Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Indeks SPM dalam kerangka perbaikan Pelayanan Publik.
Kedua; Pemerintah Kabupaten Alor akan melakukan rapat koordinasi tindak lanjut dengan mengundang 6 (enam) OPD teknis yang terkait dengan 6 (enam) bidang SPM guna membahas permasalahan yang dialami dalam pencapaian SPM.
Baca Juga: Sebagai Destinasi Pariwisata, Labuan Bajo Diharapkan Jadi Green Gestination
Ketiga; Diperlukan pertemuan lanjutan antara Ombudsman RI dan Pemerintah Kabupaten Alor guna membahas pencapaian 6 (enam) bidang SPM dan indikatornya. Diharapkan agar Kabupaten Alor yang akan menjadi obyek pendampingan pengawasan daerah 3T mengalami perubahan diukur dari dampak perbaikan indeks SPM Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial.
"Terima kasih kepada Bappenas RI dan Pemkab Alor atas diskusi ini. Semoga bermanfaat," tutup Ketua Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton. ***
