Network
SuaraLamaholot.com - Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur kembali temukan adanya dugaan pungutan liar (Pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Kupang. Tak tanggung-tanggung temuan kali ini dengan nominal cukup besar yakni berkisar dari Rp2 juta hingga Rp40 juta, diduga dilakukan oleh oknum pegawai tertentu.
“Kali ini saya kembali mendengar testimoni eks tahanan Rutan dan masih seputar pungutan liar namun dengan nominal pungutan cukup besar dengan modus baru yaitu mengupayakan para tahanan agar Bebas Demi Hukum (BDH),” ungkap Kepala Ombusdman NTT, Darius Beda Daton di Kupang, sebagaimana dikutip dari ANTARA.
Baca Juga: Jelang Hari Raya Idul Adha, Bapanas Jamin Stok Beras Cadangan Pemerintah Aman
Darius mengungkapkan bahwa, modus ini diatur dengan sangat sistematis dan melibatkan warga binaan serta diduga kuat melibatkan pegawai pelayanan tahanan Rutan.
Dari hasil testimoni yang disampaikan oleh eks tahanan Rutan diduga bahwa beberapa warga binaan diduga menjadi kaki tangan oknum pegawai tertentu.
Diketahui para WBP diduga membantu warga binaan lain yang masih berstatus tahanan agar surat keputusan perpanjangan penahanan tidak diterima bagian pelayanan tahanan Rutan Kelas II B Kupang hingga batas waktu penahanan berakhir.
Baca Juga: Genap 1 Tahun, Media Suara Lamaholot Tuai Tanggapan Positif dari Penyidik DitPolAirud Polda NTT
Dengan demikian, tandas Darius, tahanan tersebut otomatis dinyatakan bebas demi hukum karena tidak ada lagi lembaga yang berwenang menahan.
Darius menilai seharusnya koordinasi antara bagian pelayanan tahanan Rutan dan pihak yang menahan wajib dilakukan guna mencegah tahanan bebas demi hukum jika masa penahanan akan berakhir.
“Untuk urusan ini, para tahanan dibebani biaya mulai dari Rp2 juta hingga Rp40 juta. Bahkan sejumlah tahanan mengaku sudah menyerahkan uang tersebut namun ternyata surat keputusan perpanjangan penahanan tetap dikeluarkan sehingga uang yang telah diserahkan tidak bisa dikembalikan atau hanya dikembalikan sebagian,” jelas Darius.
Bahkan dari hasil testimoni itu juga diketahui bahwa modus tersebut telah terjadi bertahun-tahun, dan dia sudah melaporkan hal ini kepada Kakanwil Kemenkumham NTT.
Baca Juga: Genap 1 Tahun, Sepenggal Kisah, Pesan dan Kesan di Hari Ulang Tahun Media Suara Lamaholot
Menanggapi hal tersebut Kanwil Kemenkumham NTT meresponnya dengan positif. Menurut dengan temuan yang dilakukan oleh Ombsudman NTT akan menjadi catatan bagi Kanwil Kemenkumham NTT untuk melakukan pembenahan.
“Kalau memang benar testimoni ini maka ini sudah melanggar peraturan sebagai ASN dan Kemenkumham sendiri punya Permenkumham yaitu PP 94 Tahun 2021,” ujar Kasubag Humas Kanwil Kemenkumham NTT Dian Lenggu.
Dian menyampaikan bahwa untuk proses pemeriksaan nantinya akan ada tahapannya dan jika terbukti maka ASN yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi.
Sebelumnya pada awal Mei Ombudsman NTT melaporkan temuan Pungli di Rutan Kupang. Kurang lebih belasan pegawai Rutan Kupang dan tiga napi terlibat kasus dugaan pungli tersebut.
Kakanwi Kemenkumham NTT Marciana D Jone langsung menindak tegas para pegawai Rutan telah terbukti melakukan pungli.***
