Network
Komisioner Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengapresiasi langkah Polri dalam menerima anggota Polri dari disabilitas. Kebijakan affirmative action ini menurut Johanes termasuk pemenuhan hak-hak kaum disabilitas. Dia berharap Polri turut menyiapkan instrumen, sarana, dan prasarana untuk mendukung aktivitas polisi disabilitas.
Johanes juga meminta Kapolri untuk menyiapkan pembinaan dan pengembangan karier yang matang bagi anggotanya dari disabilitas sampai titik kemandiriannya. Sehingga anggota Polri disabilitas mampu menunjukkan kemampuan dirinya secara leluasa seperti polisi lainnya. "Pada waktunya nanti akan terbukti kalau penyandang disabilitas itu memiliki kemampuan dan kualitas setara dengan polisi lainnya," tegas Johanes seperti dikutip dari Antara.
Hal serupa juga dikatakan sosiolog Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Tri Wuryaningsih yang menyebut Polri telah melakukan terobosan dalam hal inklusivitas bagi penyandang disabilitas. Tri berharap langkah Polri dapat diikuti oleh institusi pemerintahan lainnya sekaligus sebagai kado HUT Polri 1 Juli 2024.
Baca Juga: Diduga Tipu 800 WNI, Polisi Ringkus WNA Asal China
Sementara itu, Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen. Pol. Dedi Prasetyo menyatakan dua dari tiga peserta difabel dalam rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) lolos hingga tahap akhir. Dua difabel tersebut berlatar pendidikan sarjana kedokteran dan sarjana pendidikan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan informasi. Ada 37 peserta disabilitas yang melamar di 17 polda. Polda Jawa Tengah terbanyak (enam orang), Polda Aceh (lima orang), dan Polda Papua Barat (empat orang).***
