SuaraLamaholot - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tb. Ace Hasan Syadzily, menyatakan dukungannya terhadap tindakan Pemerintah Arab Saudi yang memulangkan 34 dari 37 Warga Negara Indonesia (WNI) karena menggunakan visa palsu untuk berhaji.
Ace menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan konsekuensi dari aturan ketat yang diberlakukan oleh pemerintah Saudi terkait penggunaan visa haji.
"Kami mendukung kebijakan tersebut karena haji hanya bisa diikuti oleh WNI yang memiliki visa haji resmi, baik itu visa regular, haji khusus, maupun visa Furoda.
Baca Juga: Polres Lembata Amankan Satu Tersangka Terkait Dugaan Kasus TPPO
Penggunaan visa di luar ketentuan ini adalah ilegal dan berdampak negatif pada penyelenggaraan ibadah haji yang terkoordinasi dengan baik," ujar Ace, usai Rapat paripurna DPR RI, Selasa 4 Juni 2024.
Ia menambahkan bahwa jemaah haji yang tidak terdaftar secara resmi dapat mengganggu hak-hak jemaah haji reguler.
Baca Juga: Penjabat Bupati Lembata Minta OPD Kerja Maksimal untuk Capai Target yang Telah Ditetapkan
Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan aturan ketat mengenai akomodasi, tenda, dan makanan bagi jemaah haji yang terdaftar.
Kehadiran jamaah dengan visa palsu dapat mengancam hak-hak jemaah yang telah membayar secara resmi.
"Dikhawatirkan jemaah haji tidak resmi akan mengambil hak-hak jemaah haji Indonesia yang regular saat puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina," ujarnya.
Baca Juga: PJ Bupati Lembata Geram Dengan Kinerja OPD, Minta Pimpinan Kendalikan Kinerja
Ace juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap pihak-pihak yang menawarkan penyelenggaraan ibadah haji dengan visa tidak resmi. "Masyarakat harus hati-hati dan memastikan visa yang digunakan adalah visa haji yang resmi," tutupnya.***