Network
SuaraLamaholot.com - Lima pimpinan presidium Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) menekankan bahwa kepala dan perangkat desa wajib bersikap netral dalam kontestasi Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Netralitas para kepala desa dan perangkat desa dalam Pemilu 2024 itu harga mati demi membangun demokrasi,” kata salah satu Pimpinan Presidium IPPMI Bambang Soetono dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin 27 November 2023.
Selain itu Bambang menuturkan jajaran IPPMI di seluruh Indonesia akan turut serta mengawal dan memantau jalannya pemilu di tingkat desa. Terlebih, sebut dia, dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan kepala desa dilarang ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilu.
Baca Juga: Brigjen (Purn) TNI Edy Natar Nasution Dilantik Presiden Jokowi Jadi Gubernur Riau
“Undang-Undang tentang Desa telah menjadi nyawa pembangunan desa sejak 2014. Oleh sebab itu, kami mengimbau para kepala desa dan perangkat desa untuk menghormati undang-undang ini dan mematuhinya," ujar Bambang.
Kelima pimpinan presidium IPPMI itu mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat pusat agar menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024.
“Kami mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo agar seluruh ASN bersikap netral, termasuk aparat TNI-Polri dan seluruh perangkat desa,” kata Bambang.
Baca Juga: Dukung Pelestarian Alam Kawasan Wisata, Ditpolair Polda NTT Tanam Anakan Mangrove di Pantai Oesapa
Sebagai mitra dan rekan kerja kepala dan perangkat desa, IPPMI juga mengimbau kepala dan perangkat desa untuk mengayomi seluruh warga desa yang berbeda pilihan politiknya pada pesta demokrasi yang akan datang.
“Kami berharap proses pembangunan desa dapat tetap berjalan secara normal walaupun terdapat warga atau sesama aparat desa yang berbeda pilihan politik dan desa tetap kondusif sebagai rumah bagi para warganya,” papar Bambang.
