SuaraLamaholot - Hingga saat ini, akses pendidikan yang layak masih belum dirasakan oleh semua anak, khususnya anak-anak di wilayah 3 T (tertinggal, terpinggirkan dan terluar), salah satunya di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Hal itu disampaikan Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton pada Kamis 21 Juni 2024.
Ia mengatakan kondisi pendidikan di wilayah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat ekonomi masyarakat yang rendah, akses lokasi yang sulit dijangkau, kekurangan tenaga pengajar, dan fasilitas pendidikan yang tidak merata.
Baca Juga: BMKG Prediksi Lima Kabupaten di NTT Masuk Kekeringan Meteorologis Kategori Awas
Banyak gedung sekolah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat.
"Biaya pendidikan yang relatif mahal juga menjadi salah satu penyebab akses pendidikan belum merata. Pungutan satuan pendidikan di sekolah negeri yang berkisar antara Rp 50.000 hingga Rp 200.000 per siswa per bulan terasa memberatkan, terutama bagi siswa yang orang tuanya tidak mampu. Akibatnya, banyak anak-anak yang tidak dapat mengambil ijazah setelah menamatkan pendidikan karena tidak mampu membayar tunggakan", kata Darius.
Baca Juga: Paus Fransiskus Angkat RD Maksimus Regus Sebagai Uskup Labuan Bajo
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Ayub Sanam menambahkan saat ini, NTT memiliki 1.013 sekolah menengah, baik negeri maupun swasta, yang menampung 351.577 siswa.
Dari jumlah tersebut, 615 adalah SMA, 351 SMK, dan 47 SLB, dengan 164 sekolah terakreditasi A.
Provinsi ini memiliki 31.000 guru, namun hanya 8.000 di antaranya yang berstatus PNS.
Baca Juga: Mengenal Solstis, Fenomena Matahari Mencapai Titik Tertinggi Hari Ini, Berikut Dampaknya
Sementara itu, dari 18.000 guru SMA, baru sekitar 5.000 yang tersertifikasi, dan dari 9.000 guru SMK, hanya 2.585 yang telah disertifikasi.
"Rasio guru di NTT adalah 1:11 siswa, lebih baik dibandingkan rasio nasional 1:36 siswa, menunjukkan bahwa jumlah guru di NTT sudah cukup. Namun, Ayub menekankan bahwa yang perlu menjadi perhatian utama adalah mutu layanan pendidikan, akses yang belum merata, dan tata kelola pendidikan", ujarnya.
Untuk mengatasi hal ini, diperlukan afirmasi khusus bagi anak-anak tidak mampu agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah.
Baca Juga: Nusa Tenggara Timur Masuk Program Oceans for Prosperity
Pungutan satuan pendidikan dan sumbangan komite perlu dihitung dengan baik agar tidak memberatkan orang tua.
Sekolah wajib menghitung kebutuhan riil siswa per tahun setelah mempertimbangkan dana BOS, dan tahap perencanaan ini harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.***