Usai terbitnya dokumen tersebut, Pemerintah Indonesia sebagai pihak eksekutif dan DPR RI sebagai pihak legislatif sedang membahas untuk menyusun RAPBN 2025.
Baca Juga: Universitas Timor Gelar Wisuda Ke-29, Luluskan 708 Mahasiswa
Sebab itu, Esti mendorong agar Kemenag memberikan data-data valid dan lugas kepada Komisi VIII DPR RI.
Data ini, menurutnya, akan membantu Komisi VIII DPR RI mempertahankan argumentasi supaya anggaran pendidikan tahun 2025 yang dikelola oleh Kemenag tidak dialihkan atau dikurangi.
Baca Juga: PLN Ekspose Rencana Pembangunan PLTP Atadei di Lembata
Dirinya pun juga meminta masukan dari stakeholder pendidikan agama untuk menentukan prioritas kerja pendidikan ke depannya.
Baca Juga: Pj Bupati Lembata Minta PLN Sosialisasi Mendalam Dampak Proyek PLTP Atadei
"Kami datang ke sini juga ingin mendapatkan masukan supaya kami bisa membawa catatan untuk dibahas pada rapat Badan Anggaran DPR RI nanti bersama pemerintah. Kami harap bisa menghembuskan nafas harapan baru, khususnya untuk pendidikan agama di Indonesia," lugas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.***