Network
"Saya halnya kesehatan, kita menganggarkan meskipun pada akhirnya tidak dibayar. Karena perlu ada advis, saya bayangkan saja apa artinya pembahasan untuk 9 OPD, untuk menghasilkan rasionalisasi 724 juta untuk apa? Kalau pak Sekda masih berkeberatan soal anggaran, saya bayangkan kembali 31 Miliar 2022 itu lari kemana? Kita sembunyi tapi (tidak) ada pemanfaatannya. Mau tambah lagi?," tambahnya, menimpali.
Ia mengatakan, persoalan hukum sudah clear, tidak ada aturan yang melarang mempekerjakan tenaga kontrak daerah.
"Persoalan anggaran tersedia. Kebutuhan anggaran kita 2.260.800.000 untuk 819 orang dikali 4 bulan. Kalau konsisten tidak boleh mengaktifkan tenaga kontrak pada April 2023, pertanyaan saya atas otoritas apa dan darimana sumber anggaran bapa mereka mempekerjakan mereka (teko baru) per Agustus sekian banyak orang," pungkas Ignas, bertanya-tanya.*
