Network
Suaralamaholot.com - Suasana sidang Rapat Gabungan Komisi pembahasan Perda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 di Gedung Bale Gelekat Lewotanah, pada Rabu 23 Agustus 2023 lalu tampak memanas.
Celetukan keras datang dari para politisi menanggapi Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dikomandai oleh Sekda Flores Timur, Petrus Pedo Maran berlangsung sengit. Soalnya Sekda Petrus mau "mengundurkan" diri dari ruang sidang usai tiga permintaannya tidak diakomodir oleh DPRD Flores Timur.
Menyahuti pernyataan Sekda Flotim, Rofin Kabelen, politisi cerdas dari Partai Amanat Nasional (PAN) langsung menaikan tensi bicaranya.
Baca Juga: Masih dalam Suasana Hut RI, Rumah Budaya Indonesia Sajikan Kuliner Khas Nusantara ke Warga Jepang
Ia mengatakan, pemerintah tidak selalu benar dalam memahami regulasi. Ia memberi bukti yang akurat soal hak nakes yang dianggarkan oleh DPRD, namun ditolak oleh pemkab Flotim dengan alasan ketentuan regulasi.
Alhasil, konsultasi pun terjadi, dan BPK memerintahkan pemkab untuk menganggarkan kembali hak Nakes tersebut untuk dibayar.
"Jangan seolah-olah bahwa kita (pemerintah) lebih paham regulasi dan yang lain (DPRD) tidak paham. Sejarah sudah membuktikan bahwa urusan hak nakes, itu BPK perintahkan harus bayar," ujar Rofin Kabelen.
Rofin bilang tidak ada kebenaran mutlak. Sehingga pemerintah dalam hal ini kerap juga tidak paham.
