Network
SuaraLamaholot.com - PDI Perjuangan mendukung revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi seiring semakin banyak kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam negeri saat ini.
"Sampai sekarang kita melihat nepotisme, korupsi, kolusi justru semakin merajalela. Maka sebagai sebuah ide dan gagasan, itu (revisi UU KPK) sangat membumi dan juga sangat visioner," ujar Hasto kepada awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024.
Baca Juga: Selain Kunjungi Koramil 02 Abanteng, Pangdam IX Udayana Transit di Kodim 1621 TTS
Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bahwa, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu ingin mewujudkan cita-cita supremasi hukum. Dalam hal korupsi, Megawati merupakan sosok yang membentuk KPK ketika menjadi Presiden Ke-5 RI periode 2001-2004.
Megawati memilih mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 juga untuk menyelesaikan permasalahan KKN.
Baca Juga: Hadiri Komodo Travel Mart, Angela Tanoesoedibjo Puji Keindahan Destinasi Wisata di NTT
Oleh sebab itu, PDIP akan mendukung jika DPR mewacanakan untuk merevisi UU KPK.
Hasto juga menyinggung kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk periode 2015 hingga 2022 yang jumlah kerugiannya sangat fantastis mencapai lebih Rp300 triliun.
"Tambangnya aja Rp300 triliun (kerugian negara), itu baru satu kasus kerugian negaranya. Nah, di situlah infrastruktur yang dibangun adalah penguatan KPK," ungkapnya.
Baca Juga: Terbongkar! Suami Merantau Kerja, Oknum Guru PNS di NTT Malah Selingkuh sampai Punya Anak
