Network
SuaraLamaholot.com - Pertanyaan "pamungkas" dari saksi Partai PKB tentang palu yang dijatuhkan secara sepihak memiliki jawaban. Di satu sisi, Ketua KPUD Flores Timur mengklaim sudah bertanya tetapi Bawaslu tidak merespon. Sedangkan, di sisi lain, Bawaslu Flores Timur belum berpendapat dan belum memberikan rekomendasi. Selepas mengajukan pertanyaan itu terbitlah dialektika. Robert Ledor yang merupakan Ketua dari Partai Garuda sekaligus saksi yang turut hadir dalam forum pleno rekapitulasi suara Pemilu tingkat kabupaten di Gedung OMK Larantuka, Sabtu, 2 Maret 2024 berusaha untuk menjembatani dialektika antara saksi dari Partai PKB dan Ketua KPUD Flores Timur dengan melakukan interupsi sembari mengafirmasi bahwa saksi Partai PKB sudah meminta izin untuk bertanya langsung ke Bawaslu Flores Timur. Namun demikian, Ketua KPU Flores Timur, Antonius Djentera Betan, justru mengajukan pertanyaan di luar konteks agenda pleno, dan diduga rasis. Tak pelak, Robert Ledor menilai Ketua KPU Flores Timur lemah dalam mengelola sebuah organisasi, dan tidak pantas menjadi Ketua KPU karena substansi yang dibahas tadi beda.
"Saya binggung, Ama. Hari ini kita pleno di KPU Flores Timur dan tiba-tiba dia tanya saya dari Solor, tanah masih basah maka saya jadi binggung. Ini di luar konteks. Pleno itu bicara tentang suara bukan dari Solor dan Tanah masih basah,"ungkap Ketua Partai Garuda, Robert Ledor, Robert Ledor saat ditemui suaralamaholot.com, Sabtu 2 Maret 2024 sore.
Lebih rinci dijelaskan Robert Ledor, kronologi kejadian itu bermula saat saksi dari Partai PKB bertanya tentang palu yang secara sepihak dijatuhkan tadi malam tanpa menyampaikan ke Bawaslu dan saksi yang ada.
Baca Juga: Flores Timur Susul Kota Kupang, Kadis Diskominfo Flotim : Lokus Smart City di Kota Larantuka
"Dan, jawaban dari Ketua KPUD Flores Timur bahwa tadi malam dia bertanya sampai tiga kali ke Bawaslu untuk minta pendapat, dan Bawaslu tidak merespon. Dan, sekalian dengan rekomendasi,"ucap Robert Ledor.
Usai mendengar jawaban itu, ujar Robert Ledor, saksi dari Partai PKB kemudian meminta izin kepada Ketua KPUD Flores Timur untuk bertanya langsung kepada Bawaslu tentang pernyataan yang disampaikan itu.
