UNWIRA Kupang Dan WALHI NTT Gelar Seminar Nasional Membedah Politik Ekologi di NTT

- 15 Mei 2024, 13:27 WIB
Wahana Lingkungan Hidup ( WALHI ) Nusa Tenggara Timur bersama Program Study Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwira Kupang menggelar seminar nasional dengan tema membedah politik ekologi di Aula St. Foto: istimewa
Wahana Lingkungan Hidup ( WALHI ) Nusa Tenggara Timur bersama Program Study Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwira Kupang menggelar seminar nasional dengan tema membedah politik ekologi di Aula St. Foto: istimewa /

Suara Lamaholot - Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang bekerja sama Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT menyelenggarakan Seminar Nasional bertemakan “Bedah Politik Ekologi di NTT”. 

Seminar ini menghadirkan Pembicara Rocky Gerung, sang Akademisi dan Pengamat Politik sebagai keynote speaker.

Selain Rocky Gerung, Seminar Nasional yang diselenggarakan di Aula Santo Hendrikus Unwira Kupang pada, Minggu 12 Mei 2024 tersebut menghadirkan beberapa pembicara lain, Analis Sosial dan Politik, Edu Lemanto, Yuvensius Nongam selaku Deputi Walhi NTT dan Didimus Dedi Dhosa, Akademisi FKIP Unwira Kupang. 

Baca Juga: Bobby Pitoby Janji Perjuangkan Akses Jalan untuk Masyarakat

Selain itu, Grace Graciella, Staf Advokasi Kampanye dan Pengorganisasian Rakyat Walhi NTT mengambil peran sebagai moderator yang memandu seminar tersebut.

Dalam sambutan pembukanya, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Unwira Kupang, Esthon Niron mengatakan, Nusa Tenggara Timur sedang dikepung oleh berbagai persoalan lingkungan hidup, mulai dari perampasan lahan, alih fungsi kawasan, kriminalisasi terhadap pegiat lingkungan hidup dan pegiat HAM. 

Baca Juga: Cegah Peredaran Narkoba, WBP Lapas Lembata Jalani Tes Urine

Menurutnya, kondisi ini berdampak pada meningkatnya kerentanan wilayah dan juga kerentanan pada masyarakat atau kelompok rentan.

“Pertambangan, proyek strategis nasional dan kebijakan sektor energi seperti geotermal merupakan contoh nyata dari kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan kelas kapitalis sembari meminggirkan hak akses dan kontrol warga terhadap ruang hidup dan penghidupan,” kata Esthon.

Halaman:

Editor: Emanuel Bataona


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah