Network
Baca Juga: Meriahkan HUT Bhayangkara ke-78, Polres Alor Gelar Turnamen Sepak Bola
Ia juga kembali mengingatkan Instruksi Presiden RI melalui Pj Gubernur NTT yang mengatakan, agar selalu berkoordinasi lintas sektor terkait Pilkada, Inflasi, Stunting, Kemiskinan Ekstrem, implementasi percepatan Reformasi Birokrasi, dan penerapan SPBE serta Penanganan, Bencana Alam dan non Alam.
"Kita kembalikan dalam tim yang telah dibentuk untuk segera mungkin dilakukan pencegahan, penanganan dan pengendalian", pungkas mantan Sekda Lembata itu.
Baca Juga: Rayakan HUT ke- 143 Injil Masuk Sumba, Umat Kristiani Diajak Bersatu
Sementara itu, Ia juga mengingatkan agar sebagai seorang ASN tidak secara frontal terjun dalam politik yang tak berdampak pada penerima sangsi apapun.
"Untuk Pemilu Kada, saya minta untuk berhati-hati terkait persoalan ini, karena dapat mengarah pada hukuman disiplin berat. Sebagai pembina politik, saya hanya bisa mengingatkan saja untuk kawan semua", pinta Pj Bupati Paskalis.
Baca Juga: KADIN NTT Sebut Konektivitas Jadi Masalah Utama Pariwisata NTT
Pj Bupati Lembata Paskalis secara tegas meminta seluruh OPD, dan secara khusus pada sebelas OPD yang belum menyelesaikan pengisian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) untuk segera menyelesaikan disisa waktu dua bulan ke depan.
“Kita bersyukur bahwa Menpan-RB masih memberi tenggang waktu hingga bulan Juli, maka Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah wajib diselesaikan sehingga mendongkrak nilai Sakip menjadi B pada tahun 2024 ini”, kata Pj Bupati Paskalis.
Baca Juga: Pimpin Apel Kekuatan ASN, Penjabat Bupati Rote Ndao Titip Sejumlah Pesan
