Network
SuaraLamaholot.com - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika memandang bahwa perlunya bantuan pangan beras dilakukan pemerintah secara berkala dan konsisten demi menjaga kestabilan harga di pasaran.
"Kalau kita itu konsekuen, komitmen bahwa bantuan terhadap warga miskin itu secara disiplin tepat waktu dikeluarkan setiap bulan, sehingga pasar itu nanti sudah menyesuaikan sendiri," sebut Yeka dalam paparan media di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat kemarin 17 November 2023.
Diketahui beberapa tahun lalu, umbar Yeka, pemerintah mengubah penyaluran bansos dari Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kemudian dari BPNT berubah menjadi bantuan tunai.
Baca Juga: Wajib Tahu! Ternyata Brokoli Memiliki Sejuta Manfaat Bagi Kesehatan Tubuh
Yeka berharap bantuan beras pemerintah ke depannya dapat konsisten karena perubahan skema bantuan beras itu turut menyebabkan fluktuasi harga pangan utama itu.
Dia juga menambahkan bahwa, pemerintah dapat mengeluarkan bantuan beras setiap bulan, namun tetap mempertimbangkan kembali mekanisme harga pembelian pemerintah (HPP).
Menanggapi hal ini, pakar sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai bahwa bantuan beras oleh pemerintah telah menambah pasokan dan stok. Namun di sisi lain, penyaluran bantuan beras pemerintah itu juga turut menekan harga beras dan gabah di tingkat petani.
Oleh karena itu Dwi menyarankan agar bantuan beras cukup digelontorkan pemerintah hingga Februari 2024. Alasannya, menurut dia, produksi beras diperkirakan surplus pada Maret-April 2024.
"Saran saya maksimum sampai bulan Februari. Kenapa? Karena Maret sudah surplus. Perhitungan saya minggu keempat bulan Maret itu sudah puncak panen raya, di April, sehingga hentikan bansos maksimum bulan Februari," tanggap Dwi.
