Network
SuaraLamaholot.com - Meskipun aktivitas gunung berapi Lewotobi Laki-laki sudah berada pada level III (Siaga) sesuai surat Badan Geologi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral perihal Penyampaian Penurunan Tingkat Aktivitas G. Lewotobi Laki-laki Nomor 142.Lap/GL.03/BGV/2024 tanggal 29 Januari 2024, namun status tanggap darurat bencana alam erupsi gunung berapi Lewotobi Laki-laki tetap diperpanjang selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 01 Februari 2024.
Hal ini tertuang dalam Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BPBD.300.2.1/006/BID.KL/I/2024 tanggal 31 Januari 2024. Dalam keputusan tersebut, dijelaskan bahwa meskipun aktivitas gunung berapi Lewotobi Laki-laki sudah berada pada Status Level III (Siaga), namun penanganan darurat terhadap pengungsi menjadi hal yang perlu ditangani.
Hingga Rabu (31/01) Pkl. 18.00, terdapat 5.965 jiwa pengungsian yang tersebar di rumah warga (3.128 jiwa), tenda pengungsi (2.777 jiwa), dan di fasilitas umum (60 jiwa). Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengungsi di kecamatan Wulanggitang sebanyak 551 KK, dan di kecamatan Ilebura sebanyak 487 KK.
Baca Juga: Proficiat ! Ini 5 Nama Anggota KPU Terpilih Kabupaten Deiyai Periode 2024-2029
Sejak pertama kali erupsi, perhatian pemerintah daerah, propinsi, pusat serta pihak lainnya terus mengalir ke warga terdampak.
Terakhir, pada Selasa (30/01), Kepala BNPB RI, Letjen TNI Suharyanto, dan Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK RI, Sorni Paskah Daeli meninjau lokasi pengungsian di posko Konga, pos pemantauan Pululera dan posko pengungsian Konga dan Boru, didampingi oleh Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake, Dandrem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, S.H., M.M., Penjabat Bupati Flores Timur, Drs. Doris Alexander Rihi, M.SI., Dandim 1624 Flores Timur, Letkol Inf M. Nasir Simanjuntak, S.Ag., M.I.P., Kapolres Flores Timur, AKBP I Nyoman Putra Sandita, Kajari Larantuka, Roly Manampiring, SH., MH., Sekda Floti Drs. Petrus Pedo Maran M.Si bersama sejumlah pejabat pusat, propinsi, dan daerah lainnya.
