Network
SuaraLamaholot - Penjabat (Pj) Bupati Lembata Paskalis Ola Tapo Bali, A.P.,M.T, mengingatkan pimpinan organisasi perangkat Daerah (OPD) agar fokus mengejar target realisasi kegiatan pembangunan, bukan hanya dengan menyampaikan laporan formal, namun perlu bekerja efektif sesuai kesepakatan.
Menurut Penjabat Bupati Lembata, kedepannya evaluasi kinerja akan dilakukan per 3 bulan apabila kabupaten Lembata telah memiliki Bupati definitif.
"Apalagi kepemimpinan daerah ini telah definitif dengan kewenangan penuh tanpa meminta persetujuan sebagaimana terjadi selama masa Penjabat Bupati, maka bisa saja akan dievaluasi setiap 3 bulan", ungkap Penjabat Bupati Lembata Paskalis Ola Tapobali saat memimpin Rapat Perdana Penyerapan APBD dan Realisasi PAD Kabupaten Lembata, di aula Anton Tifaona, Senin, 3 Mei 2024.
Baca Juga: PJ Bupati Lembata Geram Dengan Kinerja OPD, Minta Pimpinan Kendalikan Kinerja
Ia juga menyoroti indikator laporan kinerja para pimpinan OPD. Karena itu, dirinya mewajibkan seluruh Pimpinan OPD untuk menyampaikan laporan kinerja setiap bulannya secara langsung kepadanya.
"Untuk laporan kinerja setiap pimpinan OPD akan diberikan secara langsung kepada saya di tiap tanggal 5 awal bulan.
Dan setelah itu baru kita revisi perjanjian kinerja yang lama dan kembali menandatangani yang baru untuk triwulan kedepannya”, tandas Pj Bupati Paskalis.
Baca Juga: Meriahkan HUT Bhayangkara ke-78, Polres Alor Gelar Turnamen Sepak Bola
Ia juga kembali mengingatkan Instruksi Presiden RI melalui Pj Gubernur NTT yang mengatakan, agar selalu berkoordinasi lintas sektor terkait Pilkada, Inflasi, Stunting, Kemiskinan Ekstrem, implementasi percepatan Reformasi Birokrasi, dan penerapan SPBE serta Penanganan, Bencana Alam dan non Alam.
"Kita kembalikan dalam tim yang telah dibentuk untuk segera mungkin dilakukan pencegahan, penanganan dan pengendalian", pungkas mantan Sekda Lembata itu.
Baca Juga: Rayakan HUT ke- 143 Injil Masuk Sumba, Umat Kristiani Diajak Bersatu
Sementara itu, Ia juga mengingatkan agar sebagai seorang ASN tidak secara frontal terjun dalam politik yang tak berdampak pada penerima sangsi apapun.
"Untuk Pemilu Kada, saya minta untuk berhati-hati terkait persoalan ini, karena dapat mengarah pada hukuman disiplin berat. Sebagai pembina politik, saya hanya bisa mengingatkan saja untuk kawan semua", pinta Pj Bupati Paskalis.
Baca Juga: KADIN NTT Sebut Konektivitas Jadi Masalah Utama Pariwisata NTT
Pj Bupati Lembata Paskalis secara tegas meminta seluruh OPD, dan secara khusus pada sebelas OPD yang belum menyelesaikan pengisian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) untuk segera menyelesaikan disisa waktu dua bulan ke depan.
“Kita bersyukur bahwa Menpan-RB masih memberi tenggang waktu hingga bulan Juli, maka Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah wajib diselesaikan sehingga mendongkrak nilai Sakip menjadi B pada tahun 2024 ini”, kata Pj Bupati Paskalis.
Baca Juga: Pimpin Apel Kekuatan ASN, Penjabat Bupati Rote Ndao Titip Sejumlah Pesan
Menurut Pj bupati Paskalis, Penilaian Sakip pada instansi pemerintah menggunakan 4 indikator pokok yaitu: perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi.
Nilai tertinggi dari Sakip di Pemerintah Kabupaten Lembata adalah perencanaan dengan nilai 16,72, sehingga indikator-indikator tersebut masih perlu ditingkatkan lagi.
Tak hanya itu, sambung Pj Bupati Paskalis, pada indikator evaluasi internal pun mengalami penurunan pada tahun 2023. Sebelumnya pada tahun 2022 nilai 11,05, dan tahun ini mengalami penurunan menjadi 10,36.
Baca Juga: Kabupaten Belu Akan Terima Bantuan 20 Ribu Dosis Vaksin Rabies dari Disnak NTT
Pj bupati Paskalis mengharapkan dukungan dan kerjasama semua pihak dalam spirit taan tou guna mendongkrak penilaian terhadap Sakip Kabupaten Lembata.
Karena baginya, Sakip adalah acuan keberhasilan kinerja atas penyerapan APBD maupun APBN yang dilakukan pemerintah.
Baca Juga: Mengkuatirkan, Praktek Rentenir Berlabel Koperasi Tumbuh Subur di NTT
“Pekerjaan Sakip hingga menghasilkan Lakip adalah kewajiban kita setiap tahunnya, namun seperti hal baru yang belum perna dikerjakan. Saya berharap agar dukungan semua pihak, baik itu pimpinan dan pimpinan, pimpinan dan bawahan, maupun bawahan dan bawahan", ujar Pj Bupati Paskalis.***
