Network
SuaraLamaholot.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menekankan bahwa data pertahanan merupakan informasi yang bersifat rahasia dan memiliki risiko bagi kedaulatan negara apabila menyampaikannya secara terbuka di hadapan publik.
"Data pertahanan negara tidak bisa sembarangan dibuka. Sifatnya rahasia negara, confidenti. Hanya bisa dibuka di kalangan tertentu," tegas Meutya dalam keterangannya yang diterima dari ANTARA, Senin 08 Januari 2024.
Politikus Partai Golkar itu menekankan hal tersebut sebagai bentuk respon dari permintaan sejumlah calon presiden kepada Menteri Pertahanan yang juga Calon Presiden RI Prabowo Subianto untuk membuka data pertahanan negara pada debat ketiga Pilpres 2024.
Meutya menilai, para capres yang meminta Prabowo membuka data pertahanan negara di hadapan publik kurang memahami risiko yang akan timbul bagi pertahanan dan kedaulatan negara, apalagi acara debat tersebut disiarkan langsung oleh media sehingga berpotensi menjadi perhatian seluruh dunia.
"Alhamdulillah, Pak Prabowo tidak terpancing untuk membuka data pertahanan kita. Menurut saya ini bentuk kenegarawanan, mementingkan negara di atas politik meski sudah dicecar sebegitu rupa," ungkap dia.
Legislator yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen itu menilai debat yang membahas pertahanan negara seharusnya menjadi ranah persatuan antara calon presiden karena sifatnya yang rawan terhadap kedaulatan bangsa.
"Memanfaatkan data pertahanan yang sifatnya rahasia untuk menyudutkan lawan politik mestinya tidak terjadi. Negara lain sangat berkepentingan pada isu pertahanan ini. Harusnya kita memperlihatkan persatuan bahwa Indonesia dalam debat pertahanan, tentunya dengan sikap calon pemimpin yang penuh jiwa negarawan," pungkas Meutya.
Ia pun berharap rakyat dapat bijak dan berhati-hati dalam memilih pemimpin ke depan karena kedaulatan negara pertaruhannya.
