Network
SuaraLamaholot - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lembata melantik 453 anggota PPS untuk 151 desa/kelurahan dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak 2024.
Ketua KPU Lembata, Hermanus Haron Tadon.,S.Sos dalam sambutan mengatakan, pelantikan Berdasarkan SK KPU Kabupaten Lembata Nomor 512 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lembata Tahun 2024.
KPU telah menetapkan sebanyak 453 Anggota PPS pada 151 Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Lembata.
Baca Juga: 222 PPS di Sumba Barat Dilantik, Ketua KPU Teguh Raharjo Minta Bekerja Dengan Baik
"Kami telah menetapkan dan mempercayakan anda sekalian untuk menjadi anggota PPS, kiranya kepercayaan ini diejawantahkan dengan penuh rasa tanggung-jawab" ujar Hermanus
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur; Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Pasal 20 diatur dengan jelas : Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam pelaksanaanP emilihan Kepala Daerah. Di samping itu, diatur juga dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sehingga anggota PPS diharapkan harus mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Pilkada 2024, KPU Kabupaten Belu Melantik 243 Anggota PPS
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 menjadi momentum penting memilih pemimpin yang insya Allah mumpuni, yang mampu mengendalikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah, khususnya di Kabupaten Lembata.
Oleh karena itu, kami menegaskan kepada anggota PPS ter lantik untuk selalu menjaga netralitas atau independensi dan berlaku adil terhadap Peserta Pemilihan dan juga Pemilih.
