Network
Suara Lamaholot.com - Amerika Serikat mengapresiasi Indonesia yang telah membangun koordinasi di kawasan Asia Tenggara dalam menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Staf Politik Kedubes AS di Jakarta Ted Meinhover pada hari Jumat kemarin 28 Juli 2023 sangat simpati dengan peran Indonesia sebagai ketua ASEAN.
Dirinya melihat bahwa upaya itu dijalankan Indonesia khususnya dengan kemunculan tren baru TPPO, yang mana pelakunya menjerat korban untuk melakukan penipuan secara daring dan membuat korban terpaksa terlibat kejahatan dunia maya.
Baca Juga: Danpuspom TNI Berharap Kedepanya KPK Lebih Kooperatif Karena Perbedaan Prosedur Militer dan Sipil
"Tren ini mendapat perhatian media di Indonesia dan negara-negara sekitar kawasan Asia Tenggara," sebut Meinhover.
Saat Meinhover berbicara pada acara jumpa pers yang digelar Kedubes AS di Jakarta dalam rangka memperingati Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia (World Day against Trafficking in Persons), yang jatuh pada 30 Juli.
Dia menilai bahwa Indonesia, sebagai salah satu negara asal pekerja migran terbesar, sangat memberi perhatian pada perlindungan warga negaranya di luar negeri.
Terkait dengan hal itu, pejabat AS tersebut juga melirik tekad Presiden Joko Widodo yang terus meningkatkan upaya pemberantasan TPPO dengan memerintahkan restrukturisasi Gugus Tugas TPPO pada Mei tahun ini.
Langkah itu, menurut Meinhover memberi tanda bagi komunitas internasional bahwa pemerintah Indonesia serius melindungi warganya dan menangkap serta menghukum pelaku TPPO.
Sambungnya bahwa pemerintah Indonesia dan AS merupakan mitra dan berkomitmen memerangi tindak pidana perdagangan orang dan kerja paksa.
“Kami juga menyusun laporan tahunan untuk menilai upaya pemerintah di tiap negara dalam memberantas perdagangan orang dan mengajukan rekomendasi untuk dapat meningkat upayanya,” ujar Meinhover.
Baca Juga: Dukung Konservasi Pulau Komodo Labuan Bajo Flores, East Ventures Giat 3 Kegiatan Tanam 5000 Bakau
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara selama KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Mei tahun ini mengeluarkan deklarasi berisi 15 poin.
Deklarasi itu berisi kesepakatan para anggota ASEAN untuk bersama-sama membasmi TPPO yang dilakukan melalui penyalahgunaan teknologi.
Perlu diketahui ASEAN saat ini beranggotakan 10 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam.
Menyangkut kasus yang terkait dengan Indonesia, Menko Polhukam Mahfud MD pada Mei usai mengikuti ratas yang dipimpin Presiden Jokowi soal TPPO, menerangkan bahwa ada sedikitnya 1.900 korban dari Indonesia yang meninggal dunia akibat TPPO.
Jumlah itu ia kutip dari data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI).
Baca Juga: PUPR Targetkan Istana Negara IKN Rampung Juli 2024, Diharapkan Jokowi Bisa Pimpin Perdana 17 Agustus
Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan bahwa pihaknya dalam tiga tahun terakhir sudah menangani sekitar 94 ribu orang pekerja migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari negara-negara Timur Tengah maupun Asia.
Dari jumlah tersebut, ungkapnya, sekitar 90 persen di antaranya berangkat secara tidak resmi dan diyakini diberangkatkan oleh sindikat mafia ilegal PMI. ***
