Network
SuaraLamaholot.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak Polri agar membuka informasi mengenai pengadaan alat sadap dengan metode “zero-click”, yang menurut mereka dapat mengancam sistem demokrasi.
Diketahui Alat tersebut berupa perangkat lunak yang dapat dipasang di ponsel target secara diam-diam dan si target tidak perlu mengeklik apapun.
Hal ini mengkhawatirkan para pegiat kebebasan sipil karena alat ini berpotensi digunakan untuk membungkam demonstran dan jurnalis.
Baca Juga: Jelang Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Dugaan Kuat Apakah di Politisisasi?
Permohonan keterbukaan informasi ini merupakan lanjutan dari laporan investigasi Konsorsium IndonesiaLeaks pada Juni lalu, yang menemukan indikasi pengiriman alat sadap Pegasus ke Indonesia.
Institusi Polri pun belum menanggapi permohonan informasi ini. Namun, merespons laporan IndonesiaLeaks, bahwa seorang pejabat Polri telah mengatakan pernah menggunakan alat sadap zero-click tapi bukan Pegasus.
Menanggapi ini, seorang pakar keamanan siber mengatakan alat-alat sadap dengan metode zero-click “dijual bebas” di Indonesia — tidak hanya kepada penegak hukum.
Baca Juga: Miris Ketimpangan Kehidupan di Jalur Gaza, Hanya Mendapat Aliran Listrik Tiga Jam dalam Sehari
Pada hari Senin siang tanggal 09 Oktober 2023, ICW menyampaikan surat permohonan keterbukaan informasi kepada Divisi Humas Polri.
Permohonan itu berasal dari sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Reformasi Kepolisan – antara lain ICW, KontraS, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers.
