Network
SuaraLamaholot.com - Pemerintah bersama BKKBN tengah menyoroti tujuh provinsi dengan persentase kasus stunting tertinggi untuk mencapai target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo terkait penurunan prevalensi stunting 2024 menjadi 14 persen.
"Strateginya, kita membuat gerakan yang langsung menyentuh anak stunting untuk pemenuhan gizi mereka, dan program itu harus terus menerus atau berkelanjutan," jelas Sekretaris Utama BKKBN Riau Tavif Agus Rayanto dalam keterangannya di Pekanbaru, Kamis kemarin 23 November 2023.
Baca Juga: Terkait Maraknya Kasus TPPO di Wilayah NTT, Begini Penjelasan Wakapolda NTT Brigjen Awi Setiyono
Diketahui Ketujuh provinsi dengan jumlah stunting tertinggi yaitu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat (Sulbar), Sulawesi Tengah (Sulteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Barat (Kalbar), dan Provinsi Aceh.
Tavif mengatakan bahwa, pemberian makanan bergizi untuk kasus stunting juga harus mendapat perhatian penuh di lima daerah, yakni Jateng, Jabar, DKI Jakarta, Banten, serta Sumut.
Karena itu, tambahnya, pemerintah telah menetapkan 12 provinsi sebagai skala prioritas walaupun seluruh nasional tetap mendapatkan penanganan.
"Untuk lima provinsi, khususnya Jawa Tengah dan Jabar, persentasenya tidak tinggi, namun dengan jumlah penduduk yang tinggi, sehingga kasusnya besar secara absolut. Bila dikombinasikan antara persentase tinggi dengan jumlah penduduknya, itu sudah memberikan sumbangan sekitar 64 persen terhadap upaya penurunan prevalensi stunting secara nasional," paparnya.
Ia juga menekankan bahwa menuju tahun 2024 untuk menurunkan prevelensi stunting sangat pendek, atau efektif kurang dari setahun, sehingga membutuhkan akselerasi jangka pendek.
