Network
Suaralamaholot.com - Sidang Rapat Gabungan Komisi (RKG) Pembahasan Perda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 yang menghadirkan anggota DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD setempat berujung ricuh.
Bagaimana tidak? Sekda Flores Timur, Petrus Pedo Maran malah membuka kegiatan sidang dengan meminta tiga tuntutan kepada Muhidin Demon Sabon dan Lembaga DPRD agar meminta maaf kepada pemerintah terkait ucapanya yang diduga menyakiti perasaan Pemda Flotim.
Alhasil, ucapan Sekda "dipukul" sejumlah politisi di Gedung DPRD karena diduga mengaduk-aduk serta mengungkit kembali dinamika yang sudah dilewati bersama kemarin.
"Saya mohon ijin karena pak Muhidin tidak hadir. Kemarin ada dinamika pak Muhidin menyampaikan sentilan, penjelasan. Saya tidak mendengar secara utuh pernyataan dari pak Muhidin. Ketika saya mengkonfirmasi ke anggota TAPD yang lain, pernyataan-pernyataan yang keluar mengusir Pemerintah," ujar Sekda Flores Timur, Petrus Pedo Maran dihadapan peserta sidang di Bale Gelekat Lewotanah, Selasa 22 Agustus 2023.
Baca Juga: Begini Penjelasan BRIN Terkait Fenomena Perubahan Iklim di Indonesia
Terkait dengan hal itu, kata Sekda Petrus, Muhidin Demon Sabon harus menarik kembali pernyataannya dan menyampaikan secara terbuka permohonan maaf di forum lembaga DPRD yang terhormat.
Selain itu, Sekda Petrus juga meminta pimpinan DPRD menyampaikan sikap terkait pernyataan dan mengkonfirmasi pernyataan yang tengah viral belakangan ini.
"Yang terhormat pak Muhidin untuk disikapi dengan baik untuk lembaga yang terhormat ini," pintanya.
Ia menyampaikan, kehadiran pemerintah sangat menghormati lembaga DPRD. Selain itu, Sekda Petrus juga meminta agar ada rasionalisasi anggaran terkait tenaga kontrak (teko).
"Yang ketiga, seluruh rasionalisasi anggaran untuk mendistribusikan kepada teko," pungkasnya.
Atas penyataannya itu, sejumlah politisi mulai "panas dada". Namun dari nada suaranya, mereka masih menahan amarah dan menyampaikan bahasa kesantunannya, meskipun terlihat agak keras.
Sementara itu, Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa, Ato Agil mengatakan, pernyataan pak pejabat sekda saat memulai kegiatan seharusnya memberi kesejukan. Apalagi saat memulai pembahasan ini, namun yang terjadi malah sebaliknya.
"Tapi di luar dugaan kemarin diungkit lagi. Dinamika kemarin itu penuh dengan suasana emosional. Secara lembaga nanti sebentar akan disampaikan oleh pak ketua terkait dengan pernyataan kelembagaan. Saya secara pribadi mungkin ada pernyataan yang kurang terkontrol saya minta maaf," ujar Ato Agil dengan wajah masam.
Ato malah berspekulasi, bahwa pernyataan Muhidin dalam dalam forum itu sah-sah saja.Ia menyebut, demikian halnya, jika ia meminta pak sekda untuk menarik pernyataannya apabila teko itu dilanjutkan, maka pemerintah di luar keputusan.
"Kalau menurut saya (itu) penyataan yang sangat spontan. Pemerintah itu satu kesatuan, masih ada pak asisten. Kalau pernyataan spontan itu secara pribadi bukan pernyataan pemerintah. Saya ini berusaha menyampaikan pendapat yang sejuk selama berada di tengah-tengah," imbuhnya, lagi.
Baca Juga: Temuan Baru Dugaan Adanya TPPU Kasus Panji Gumilang, Bareskrim Polri Gerak Cepat Periksa Dua Saksi
Dengan situasi awal yang demikian, Ato berpendapat agar sidang diskors 10 menit. "Saya minta untuk duduk (bersama) dulu. Kita banyak yang menonton, tidak sangat etis, dua lembaga ini yang memutuskan Seluruh urusan kepemerintahan," terangnya lebih jauh.
Selain Ato Agil, Politisi PAN, Rofinus Kabelen menohok dengan keras. Rofin bilang di ruang paripurna, Sekda Flores Timur harus memahami apapun konteks bahasa, sebab akibat yang ditimbulkan. Ia menyebut, jangan sampai kondisi saat ini diaduk-aduk lagi, seolah kita adu ayam di sini.
"Soal tenaga kontrak, apapun yang diputuskan di sini itu disahkan oleh pemerintah. Tidak bisa pemerintah di luar keputusan. Aturan dari mana?" tohok Rofin keras!
Selain Rofin, anggota DPRD, Muhaimin Mahlin juga merespon permintaan penjabat Sekda terkait dua item yakni meminta pak Muhidin sekaligus lembaga meminta maaf, karena dianggap menyingung perasaan pemerintah, dan kedua meminta pemotongan perjalanan dinas teman-teman anggota.
"Penyataan pak Muhidin itu apakah di pasar, pelabuhan. Kalau ngomong soal lembaga ini lembaga DPRD punya hak imunitas. Dinamika forum itu berbiasa, koq," ujarnya.
Selain Mahlin, Yono Tobi dari partai Nasdem juga menyesalkan pernyataan pak Sekda saat membuka pertemuan hari ini.
"Pernyataan-pernyataan yang keluar secara spontan, dinamika yang terjadi hari ini bukanlah baru hari ini. Saya sangat menyesal pak Sekda, karena pak sekda mengawali pertemuan kita hari ini dengan tiga point tuntutan. Masih ada 25 OPD yang harus kita bicarakan," paparnya.
Selain Yono Tobi, Ignas Uran, dan sejumlah politisi lain melayangkan pernyataan yang sama terhadap ucapan Sekda Petrus.
Akibat tidak terakomodirnya tiga tuntutannya, Sekda Flotim menarik mic dan mengatakan dengan lugas akan keluar dari ruangan sidang. Namun, sebelum mengambil langkah lebih jauh terkait skors, pimpinan DPRD Flores Timur, Robertus Rebon Kereta menyela dengan cepat atas sikap sekda yang ingin keluar dari sidang karena tiga tuntutannya tidak diakomodir.
Ketua DPRD Flores Timur, Robertus Rebon Kereta pun menyampaikan sikap lembaga guna merespon jalannya sidang dan permintaan skors atau di luar finis.
"Atau kita belum sampai, Sekda keluar dari ruangan sini, tidak sama sekali! Berarti ada pikiran yang baru muncul ya. Poin kemarin itu sudah selesai kita. Dan apa yang disampaikan oleh teman-teman anggota DPRD hanya karena tugasnya sebagai wakil rakyat," ujar Robert Kereta, sembari menetapkan sidang diskors sampai jam 03.00 Wita sambil menunggu urun rembug antara TAPD dan pimpinan DPRD terhadap tiga permintaan Sekda Flotim.
Namun sampai pada jadwal yang ditetapkan Sekda Flores Timur malah memilih pulang dan tidak ikut ambil bagian dalam sidang pembahasan Perda APBD perubahan Tahun Anggaran 2023.
Sidang pun diskors sampai jam 16.00 Wita, bahkan dari sejumlah informasi, terbaru sidang diskors hingga jam 17.30 Wita.
Yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah OPD, sejumlah tenaga kontrak yang diberhentikan, serta para awak media di Flores Timur.*
