Network
SuaraLamaholot.com - Tak cuma Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Nusa Cendana ( Undana) Kupang, Dr. Yohanes Tuba Helan, dan Ketua Komisi C DPRD Flores Timur, Ignas Uran yang terpanggil untuk menyoroti polemik terkait pencairan sertifikasi tahap III bagi beberapa oknum guru yang mengajar di SMA 1 Larantuka, dan juga beberapa guru lainnya di sekolah Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, yang dinilai tidak sesuai dengan gaji pokok para oknum guru yang ada di data Dapodik dan info GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan). Terkini, Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Flores Timur /Ketua DPD PAN, Rofinus Baga Kabelen juga turut menyoroti situasi kontekstual yang terjadi bahkan secara gamblang meminta agar persoalan tersebut ditelusuri sejauh mana anggaran yang diduga kuat ditilep oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab itu.
Kepada suaralamaholot.com,
Senin 11 Desember 2023 via seluler Rofinus Baga Kabelen menyebut jika seandainya benar oknum ASN atau Pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT yang diduga terindikasi menilep dana sertifikasi para guru, maka hal itu sangat disayangkan
karena guru-guru sudah begitu susahnya berkorban mencerdaskan anak bangsa dan mereka hanya butuh haknya diberikan semestinya secara utuh.
"Saya juga berpendapat bahwa hal ini mesti ditelusuri sejauh mana anggaran yang diduga kuat ditilep oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab itu. Dan, itu harus dikembalikan pada guru-guru yang berhak untuk menerima apapun alasannya," ungkapnya.
Baca Juga: Keseruan Puncak Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show, JKT48 dan Deretan Artis Lain Tampil Memukau
Jika, ujar Rofinus Baga Kabelen, kerangka argumentasi yang dipakai didasarkan pada persoalan sistem,
"Maka itu sistem yang mana?
Pada dasarnya sistem itu dibuat untuk mempermudah proses pelayanan publik termasuk melayani hak-hak guru. Kalau alasan sistem itu menurut saya sangat tidak rasional!," tegas Rofinus Baga Kabelen.
Oleh karena itu, ia berharap supaya oknum-oknum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT harus mengembalikan hak-hak guru secara utuh.
Baca Juga: Tunjukan Jiwa Heroik, Capres Prabowo Sampaikan Hal Ini saat Sampaikan Visi Misinya
"Jika memang pada waktunya alasan-alasan itu dikedepankan sebagai pembenaran diri, maka menurut saya bisa kita bayangkan saja berapa banyak guru SMA/SMK se-NTT yang kemudian haknya dipangkas sedemikian rupa. Bayangkan saja jika ribuan guru di NTT mengalami hal yang sama, maka berapa banyak anggaran yang ditilep itu," ucap Rofinus menanyakan
Apabila, kata dia, pada waktunya tidak ada penyelesaiannya, maka pihak-pihak berwenang harus masuk ke dalam untuk menelusuri lebih jauh.
