Network
Suara Lamaholot.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan luas hutan adat Aceh yang hak kelolanya dipegang oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Aceh seluas 22.549 hektare dari usulan sebelumnya 105.147 hektare.
"Masing-masing 5.437 hektare di Aceh Jaya, 8.274 hektare Pidie, dan 8.838 hektare di Bireuen, jumlahnya 22.549 hektare," kata Kepala Sub Direktorat Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal KLHK Yuli Prasetyo Nugroho yang dihubungi dari Banda Aceh, Kamis kemarin 21 september 2023.
Dimana Angka yang diberikan tersebut jauh dari luas yang diusulkan oleh MHA setempat yakni seluas 18.015 hektare dari Pidie, 69.246 hektare untuk Aceh Jaya, dan 17.886 hektare di Kabupaten Bireuen.
Baca Juga: Waspada! Gunung Semeru Kembali Semburkan Debu Panas Ratusan Meter, Ini Himbauan dari PVMBG
Prasetyo yang juga Koordinator Tim Terpadu Verifikasi Usulan Hutan Adat di Aceh itu mengatakan luas yang ditetapkan itu tidak sesuai dengan usulan MHA.
Hal itu karena hasil verifikasi ditemukan banyak peta usulan tidak dilakukan proses partisipasi sampai tingkat bawah dengan baik.
"Pada saat di lapangan, tim menemukan bahwa banyak masyarakat yang tidak terlibat dalam proses pemetaan usulan tersebut sehingga, hal ini yang kita diskusikan bersama tim dan klarifikasi dengan berbagai pihak diperlukan," ungkapnya.
Baca Juga: Erik Thohir Mendapat Pujian dan Apresiasi dari FIFA Atas Kesuksesanya Menahkodai PSSI
Prasetyo menyampaikan hutan adat sendiri merupakan pengembalian hak tenurial hutan, berbeda dengan persetujuan dan pemberian izin. Karena itu, harus tepat secara budaya, ilmiah, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Konsep hutan adat itu, menurut dia, adalah ruang hutan yang dikelola sampai hari ini baik sebagai hutan bersama, agroforestri, maupun kebun campuran yang masih dominan dengan tegakan hutan, apabila dilihat dalam perspektif ekologis dan antropologis.
