Network
SuaraLamaholot.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengumumkan sebelas tokoh yang akan menjadi panelis debat calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) sesi kedua Pemilu 2024 hari ini.
Debat yang akan berlangsung hari ini Jumat 22 Desember 2023 akan diikuti para cawapres tersebut mengusung tema ekonomi dengan subtema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
Nantinya sebanyak 11 panelis berasal dari berbagai universitas terkemuka dan peneliti di lembaga kajian ekonomi. Mereka tentunya sudah menjalani karantina sejak Rabu kemarin untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan kritis kepada cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.
Baca Juga: Kok Bisa? ODGJ di Bengkulu jadi Pemilih di Pemilu 2024 Mendatang, Begini Penjelasan KPUD
Berikut Ini profil dari para panelis:
1. Ahmad Alamsyah Saragih
Dia merupakan pakar keterbukaan informasi publik dan pelindungan data pribadi yang pernah dipercaya menjadi Ketua Komisi Informasi Pusat RI pada periode 2009-2013 dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016-2020.
Sejumlah peran besar yang telah dilakukan ialah meletakkan fondasi kelembagaan Komisi Informasi, standar layanan informasi, desain monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik, dan penjelasan substansi sejumlah aspek dalam keterbukaan informasi.
Selain itu, berbagai keputusan penting yang dihasilkan oleh Alamsyah ketika menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi Pusat menjadi pertimbangan komisioner-komisioner selanjutnya dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.
Baca Juga: UNHCR Bantu Polri Sediakan Penerjemah Ungkap Kasus Dugaan TPPO Pengungsi Rohingya
Namun, sebelum bekerja di Komisi Informasi Pusat dan Ombudsman, dia pernah terlibat dalam Asosiasi Permukiman Kooperatif (ASPEK) yang bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) untuk program Community Based Housing Development.
Kemudian ia juga bekerja sebagai Local Governance Specialist pada Initiative for Local Governance (ILGR), The World Bank sepanjang 2002-2008.
