Network
Untuk konteks di Kabupaten Flores Timur, kata dia, isu yang berhembus ke publik berkaitan dengan isu daerah.
"Kenapa seperti itu, karena memang hampir 80 persen masyarakat pemilih kita itu ijazahnya cuma sampai SMP kalau standar nasional. Jadi, orang melihat bahwa fakta ini menjadi peluang yang potensial untuk mempengaruhi rasionalitas berpikir masyarakat. Jadi, itu adalah salah satu ciri di negara atau daerah yang masih menganut sistem politik parokial,"ucapnya.
Celakanya, apabila sistem politik parokial masih dipelihara, maka akan berdampak pada paradigma berpikir yang bukan terarah pada melihat figur yang berkualitas melainkan cenderung menentukan figur itu berasal dari kami atau tidak.
Kini, sudah saatnya berhenti dari sistem politik parokial dan beralih ke sistem politik partisipan.
Salah satu upaya untuk membumikan politik partisipan dengan cara melibatkan suprastruktur politik untuk fokus membangun politik edukasi.
"Contohnya, teman-teman organisasi mahasiswa semisal AMA Kupang, Kemah Solor maupun organisasi teman-teman dari Larantuka, dan atau organisasi kemasyarakatan diberikan ruang untuk menguji gagasan dari para calon. Ruang-ruang ini walaupun tidak terlalu signifikan tetapi menurut saya pasti akan berdampak juga untuk kepentingan kelompok anak muda. Selain itu, kita berharap para pelaku seperti partai politik dan panitia penyelenggara Pemilu harus bisa juga mengedukasi. Kalau kita harap instrumen dari kelompok-kelompok ini agak sulit karena setiap tahun mereka juga sudah buat tapi implikasinya tidak terlalu signifikan; semua berjalan di standar normatif,"sebutnya.
Pada prinsipnya, sambungnya, siapa saja yang naik jadi Bupati Flores Timur nanti kita tidak persoalkan. Asalkan jangan lagi kita terjebak pada narasi dia dari Solor, Adonara atau Larantuka, sebab itu tidak penting.
"Karena kalau kita tetap fokus di situ, kita tidak akan pernah maju. Bahkan menurut saya kalau bisa Pak Doris Alexander Rihi jadi calon Bupati Flores Timur saja. Tetapi, itu kan agak sulit,"ucapnya.
